Fokus : Pilkada Akan Damai Jika Pemilih Cerdas

PALEMBANG – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang bakal berlangsung serentak 27 Juni 2018, termasuk di Sumatera Selatan.

Diskusi Pilkada Damai Di Polda Sumatera Selatan Beberapa Waku Lalu (Foto : FK)

Daerah tersebut yakni Kota Palembang,  Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kota Prabumulih, Kabupaten Muara Enim,  Lahat, Empatlawang, Kota Pagaralam, Kabupaten Banyuasin dan Pilkada Gubernur Sumatera Selatan.
Informasi yang dihimpun BP Trijaya FM, Jumat (26/4/2018), Sumatera Selatan juga dinilai sebagai salah satu daerah rawan konflik Pilkada oleh pihak kepolisian telah menempatkan Sumatera Selatan peringkat ke-12 salah satu daerah rawan konflik jelang berlangsungnya Pilkada Setentak.
“Untuk mewujudkan pilkada damai hal yang paling utama dalam Pilkada yakni pemilih harus cerdas,”tegas Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan, Liza Luzuarni, SE dalam sebuah Diskusi Fordes.
Untuk menjadi pemilih cerdas dikatakan Liza ada tiga syarat yakni dia tahu mengapa dia memilih, dia tahu siapa yang dia pilih, dan dia tahu bagaimana cara memilih.
Dia tahu mengapa dia memilih artinya kemajuan suatu daerah tergantung siapa yang akan memimpin, dan kita membutuh pemimpin yang baik dan berkualitas.
“Untuk itu pemilih harus sadar sehingga memutuskan untuk memilih,”ungkapnya.
Selain itu menurut Dia, pemilih cerdas juga tahu siapa yang dia pilih artinya untuk menjadi pemilih cerdas dia mencoba mencari tahu siapa yang akan dipilih.
“Dilihat dari kapasitasnya, pengalamannya, moralnya serta lainnya sehingga layak untuk dipilih sebagai calon pemimpin terbaik,”kata Liza.
Setelah paham siapa yang akan dipilih, pemilih cerdas harus tahu bagaimana cara memilih dan syaratnya.
“Sebagai pemilih cerdas kita harus cek apakah sudah masuk dalam daftar pemilih tetap atau belum, jika belum segera melapor sehingga bisa untuk memilih,”ujar Liza.
Dia menambahkan pemilih cerdas juga tidak boleh golput atau tidak memilih apapun kondisinya.
“Pilihlah pemimpin yang terbaik dari yang baik atau pilihlah pemimpin yang sedikit buruknya dari yang paling buruk,”tegas Liza diacara Diskusi Forum Demokrasi Sriwijaya (Fordes).
Sementara, terkait kerawanan pilkada serentak di Sumatera Selatan, Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain menyebut Kabupaten Empat Lawang dan Kota Pagar Alam sebagai contoh daerah rawan konflik Pilkada.
“Namun demikian daerah lain seperti Kota Palembang juga punya potensi sama jika tidak diantisipasi,”tegas Perwira asal Sumatera Selatan ini.
Agar pilkada berjalan damai semua komponen mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, penyelenggara pilkada, Aparatur Sipil Negara dan aparat keamanan di Sumatera Selatan perlu menyamakan persepsi.
Tujuannya dikatakan Kapolda, untuk mewujudkan pilkada santun dan mencegah konflik ditengah – tengah masyarakat serta mempertahankan Sumatera Selatan sebagai daerah zero konflik.
“Dengan begitu Sumatera Selatan menjadi daerah yang dinamis serta iklim investasi yang baik sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi terutama menghadapi event akbar Asian Games 2018,”terangnya.
Berdasarkan identifikasi Polda Sumatera Selatan dalam diskusi Tabayyun Pilkada Santun beberapa waktu lalu ada beberapa potensi konflik Pilkada yakni tidak profesionalnya dan tidak netralnya penyelenggaran Pilkada baik KPU maupun Bawaslu.
“Kemudian tidak netralnya Aparatur Sipil Negara (ASN) dan aparat keamanan,”terang Zulkarnain.
Dia menambahkan sengketa perbatasan seperti di Tegal Binangun yang menjadi wilayah Banyuasin namun banyak penduduk yang ber KTP Kota Palembang juga bisa jadi sumber konflik jika tidak diantisipasi.
“Dan yang lagi tren sumber konflik pilkada yakni informasi Hoaks dan ujaran Kebencian,”tegas Dia.
Sementara, Komisioner Bawaslu Sumsel Iwan Ardianyah mengatakan sumber konflik yakni politik uang atau money politic dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah.
Politik uang  perlu waspadai karena politik uang ini bisa merubah yang tadinya rasional jadi tidak rasional dan merusak demokrasi,”ujar Dia.
Untuk antisipasi hal ini pihaknya akan membentuk satgas anti politik uang yang akan melakukan pengawasan termasuk melakukan tangkap tangan. (FK/TRI).



Leave a Reply