Cegah Korupsi, Alex Noerdin Teken Perjanjian Kerja Sama APIP dan APH

Jakarta, BP–Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin bersama seluruh Gubernur se-Indonesia menandatangani perjanjian kerja sama antara APIP dan APH dalam pencegahan korupsi dan penanganan pengaduan masyarakat di Bidakara Assembly Hall, Jakarta, Senin (7/5).
Perjanjian kerja sama tersebut sebagai tindak lanjut penanganan laporan pengaduan masyarakat tentang pemerintahan daerah. Sekaligus untuk menyamakan persepsi dan konsolidasi pemerintah daerah 2019 mendatang.
Dalam laporannya, Inspektur Jenderal Kemendagri Sri Wahyuningsih mengatakan, kegiatan penandatanganan kerja sama antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) yang sekaligus bersamaan dengan pelaksanaan rakor penyelenggaraan pemerintahan daerah tingkat nasional (Rakorwasdanas) ini bertujuan untuk menyosialisasikan kebijakan pemerintah daerah.

Baca:  Gubenur Paparkan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sumsel

Adapun jumlah peserta sebanyak lima ratus orang, yang terdiri dari para Inspektur kementerian lembaga, Inspektur provinsi seluruh Indonesia, dan Inspektur pengawasan umum kepolisian Daerah seluruh Indonesia.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta kepada APIP agar bersungguh-sungguh dalam upaya pencegahan korupsi. Di antaranya dengan menghadirkan pencegahan korupsi yang efektif di lingkungan pemerintah daerah.

Baca:  Alex Minta ICMI Jaga Kondusivitas Sumsel

Mendagri Tjahjo juga meminta kepada seluruh kepala daerah agar memelihara komitmennya untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Tak ketinggalan, Mendagri juga mendorong agar kepala daerah bekerja lebih keras lagi dalam memperbaiki indeks persepsi korupsi (CPI). “Salah satunya melalui upaya kegiatan pencegahan korupsi,” singkat Mendagri Tjahjo.
Ia juga kembali mengingatkan agar APIP terus berkoordinasi dan bekerja sama dengan APH. Koordinasi APIP dan APH, tidak ditujukan untuk melindungi kejahatan, melindungi koruptor, ataupun membatasi APH dalam penegakan hukum.

Baca:  Gubernur Tekankan 10 Program Prioritas

“Namun, pendekatannya adalah mengedepankan hukum administrasi sehingga penanganan pidana merupakan ultimatum remedium atau upaya akhir dalam suatu permasalahan penyelenggaraan pemerintahan daerah,” tutupnya. #rio



Leave a Reply