- January 18, 2019
- Posted by: admin
- Category: Berita
Capres-cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno saat debat Pilpres 2019. (Rengga Sancaya)
Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyoroti capres Joko Widodo (Jokowi) yang tidak mempermasalahkan pejabat yang berasal dari parpol. BPN mengkhawatirkan adanya intervensi politik dalam putusan hukum.
“Pak Prabowo dan Bang Sandi menjanjikan akan menjadikan hukum sebagai panglima dan harus berkeadilan, sedangkan jawaban pasangan nomor 01 yang menganggap institusi penegak hukum ditempati oleh kader partai politik tidak masalah, padahal justru sangat mengkhawatirkan karena bisa terjadi intervensi politik dalam putusan hukum,” ujar Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandiaga, Mardani Ali Sera, dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (18/1/2019).
Jokowi sebelumnya menekankan bahwa rekrutmen pejabat yang terpenting adalah transparansi serta mengacu pada kompetensi. Jokowi memberi contoh Baharuddin Lopa, Jaksa Agung era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang berasal dari PPP.
Isu lain yang disoroti Mardani adalah terorisme. Mardani meminta Jokowi, yang masih menjabat presiden, menjelaskan visi pencegahan terorisme di Indonesia.
“Petahana juga seharusnya menjelaskan harus ada visi penanganan terorisme di Indonesia, terlebih dari sisi preventif dengan meningkatkan ekonomi masyarakat di Indonesia untuk mengatakan kesejahteraan masyarakat sehingga tidak ada lagi orang yang melakukan tindakan-tindakan terorisme,” kata Mardani.
Debat perdana Pilpres 2019, yang digelar pada Kamis (17/1) malam, mengangkat tema hukum, HAM, terorisme, dan korupsi. Secara keseluruhan, Mardani menyebut capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin belum memiliki gambaran besar yang akan dilakukan pada 2019-2024.
“Menurut saya, setelah menonton debat kandidat ini, pasangan nomor urut 01 belum memiliki grand design gambaran 5 tahun ke depannya,” pungkas Mardani. (dkp/elz)