- December 10, 2024
- Posted by: Eko Adjis
- Category: Berita
Jakarta – Pemerintah terus berinovasi dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengadaan barang/jasa melalui pengembangan Katalog Elektronik Versi 6.0 (V6). Sistem terbaru ini diluncurkan secara resmi pada Selasa, 10 Desember 2024, oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, di Istana Negara, dan dilanjutkan dengan peluncuran teknis oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Gedung LKPP, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jakarta Selatan.
Inovasi untuk Transformasi Digital
Katalog Elektronik V6 hadir sebagai bagian dari transformasi digital untuk mendukung efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Sistem ini memiliki berbagai fitur unggulan, di antaranya:
Integrasi Pembayaran: Terhubung dengan SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) Kemenkeu dan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) Kemendagri.
Monitoring dan e-audit real-time: Memudahkan pengawasan transaksi secara langsung.
Akses informasi publik: Harga, spesifikasi produk, hingga gambar barang/jasa dapat diakses masyarakat.
Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Katalog Elektronik V6 merupakan langkah strategis dalam efisiensi anggaran sekaligus penguatan integritas pengadaan barang/jasa.
“Dengan Katalog Elektronik, pemerintah dapat menghemat hingga 30 persen anggaran belanja negara, mengurangi biaya administrasi, serta mempercepat proses pengadaan melalui otomatisasi,” ujar Presiden.
Dampak Positif untuk Penguatan Ekonomi
Kepala LKPP, Hendrar Prihadi (Hendi), menyatakan bahwa sistem ini tidak hanya mempermudah transaksi pengadaan tetapi juga membuka peluang pengawasan oleh masyarakat secara lebih luas.
> “Kami berharap Katalog Elektronik Versi 6.0 dapat menjadi alat untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas proses pengadaan,” kata Hendi.
*Tahap Implementasi dan Wajib Penggunaan*
Katalog Elektronik V6 telah diuji coba pada lima Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) sebagai proyek percontohan, yakni:
1. Kementerian Keuangan
2. Kemendikbudristek
3. LKPP
4. Pemprov DKI Jakarta
5. Pemprov Jawa Tengah
Mulai 1 Januari 2025, seluruh K/L/Pemda diwajibkan menggunakan Katalog Elektronik V6 dalam proses pengadaan.
Harapan Menuju Indonesia Emas 2045
Pemerintah berharap inovasi ini dapat memperkuat ekonomi kerakyatan dengan mendorong kompetisi sehat di antara pelaku usaha dalam negeri. Upaya ini selaras dengan visi Indonesia Emas 2045, yang menekankan pentingnya integritas, efisiensi, dan keberlanjutan dalam pengelolaan anggaran negara.
//Kelana Petereson