Jakarta – KPU akan menentukan sendiri panelis-panelis di debat capres kedua. Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin meminta KPU tidak memilih panelis yang terindikasi partisan. “Yang utama adalah proses dijalankan dengan memastikan prinsip keadilan, profesional, independen, tidak partisan dan memiliki kompetensinya,” kata Direktur Juru Kampanye Nasional TKN Daniel Johan kepada wartawan, Selasa (22/1/2019). Daniel menegaskan TKN siap dengan

Jakarta – Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan mempertimbangkan menuntut pembuat tulisan hoax yang menyatakan dirinya siap mencium kaki Prabowo Subianto jika capres nomor urut 02 itu menang Pilpres 2019. Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin mendukung niat Luhut. “Kami tentu mendukung langkah Pak Luhut untuk menuntut siapa pun yang melakukan hoax. Pilpres ini harus terhindar dari berbagai tindakan kebohongan yang

Jakarta – Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dibuat gerah dengan hoax siap mencium kaki Prabowo Subianto jika nama kedua menang Pilpres 2019. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno meminta tak ada pihak yang mencoba merusak hubungan Prabowo dan Luhut, apalagi dengan memakai hoax. Juru bicara BPN, Andre Rosiade mengatakan, Prabowo dan Luhut bersahabat. Dia mengaku tidak suka

Jakarta – Cawapres KH Ma’ruf Amin menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah banyak bekerja untuk membangun bangsa. Apalagi capres petahana tersebut sudah membangun infrastruktur, di antaranya jalan tol.  “Saya mau diajak beliau karena beliau sudah banyak berbuat, akan banyak berbuat untuk kepentingan bangsa dan negara. Beliau sudah banyak bangun prasarana dan sarana, membangun jalan tol dari Merak, Banten,

Bandar Lampung – Hakim Pengadilan Negeri (PN) di Lampung, berinisial Y, kepergok indehoi dengan 2 wanita di rumah dinasnya. Hakim yang juga positif memakai narkoba itu terancam sanksi pemecatan. “Jika yang bersangkutan terbukti menggunakan narkoba, sanksi terberatnya adalah pemecatan seperti yang sudah dilakukan pada hakim-hakim lain,” kata pejabat Humas Pengadilan Tinggi (PT) Tanjungkarang, Lampung, Jesayas Tarigan di Bandar

Jakarta – Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Unomenerima curahan hati para petambak garam saat berdialog dengan petani garam dan perwakilan desa se-Sumenep Desa Karanganyar, Kalianget, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Sandiaga juga mengungkapkan komitmennya untuk petambak garam jika terpilih nanti. Dalam keterangan tertulis Prabowo-Sandi Media Center, Selasa (22/1/2019), Ketua Asosiasi Petani Garam Seluruh Indonesia (Apgasi)

Trenggalek – Absen kerja Wakil Bupati Trenggalek Mochammad Nur Arifin selama lebih dari sepekan akhirnya terjawab. Arifin mengaku ketidakhadirannya di Trenggalek lantaran sedang mengikuti kegiatan di Eropa.  Pengakuan tersebut disampaikan langsung oleh Arifin melalui akun instagram pribadinya @avinml. Dalam akun IG-nya, Arifin menyebut kepergiannya di Eropa berlangsung antara tanggal 11-19 Januari.  “Ini sebagian perjalanan saya dari tanggal 11-19 di Eropa.

Jakarta – KPK meminta Wali Kota Batam menjelaskan soal keberadaan surat urunan untuk koruptor yang diteken Sekda Kota Batam Jefridin. Jika surat itu benar, Inspektorat diminta melakukan pemeriksaan internal. “Jika surat itu benar, Wali Kota Batam harus menjelaskan apakah surat tersebut dibuat atas inisiatif Sekda atau ada arahan dari Wali Kota,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Selasa (22/1/2019). “Sebaiknya

Jakarta – Gerakan Nasional untuk Rakyat (GNR) siap memenangkan paslon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Banten. Salah satu strategi GNR yang disiapkan untuk menggaet pemilih di Banten adalah menghidupkan kembali gerakan mengaji seusai salat Magrib. Ketua Presidium GNR Banten Fitriawan Ginting mengatakan gerakan mengaji tersebut dilakukan untuk menguatkan budaya Indonesia. Ginting berharap program itu

Jakarta – KPU diminta memecat anggota KPU Tangerang Selatan (Tangsel)Ajat Sudradjat karena terbukti merangkap jabatan sebagai pengurus Partai Gerindra. KPU mengatakan pihaknya tidak dapat melakukan pemecatan secara langsung. “Ya nggak bisa (memecat), peraturan perundang-undangannya kan sanksi diberikan oleh DKPP, bukan oleh KPU,” ujar komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarat Pusat, Senin (21/1/2019).