Palembang, BP Pemerintah Kota Palembang akan melakukan sertiflkasi halal terhadap sejumlah ikon wisata kuliner di Palembang termasuk Lorong Basah Night Culinary (LBNC). Sertiflkasi halal ini untuk menguatkan Palembang sebagai destinasi wisata halal di dunia. Hal ini terungkap pada kegiatan Sosialisasi Sistem Jaminan Halal, Hiegenis, dan Sanitasi Wisata Kuliner di Kota Palembang, Rabu (21/3), di Ruang

Palembang, BP Kemajuan suatu daerah sangat bergantung pada kualitas leadership di daerah tersebut. Nilai APBD yang besar belumlah cukup mendorong kemajuan daerah bila tidak didukung kepiawaian leadership dari seorang pemimpin. Demikian diutarakan Pjs Walikota Palembang Drs H Akhmad Najib SH MHum saat menyambut peserta Pendidikan dan Latihan (Diklat) Kepemimpinan (Pim) ll Provinsi Sumatera Selatan, Rabu

Palembang, BP Sepanjang tahun 2017 Kantor Imigrasi Palembang telah mendeportasi 61 Warga Negara Asing (WNA). Sedangkan pada awal 2018 ini, Kantor Imigrasi Palembang mendeportasi 3 WNA karena penyahgunaan izin tinggal. Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Sumsel Sudirman D Hurry mengatakan, pihaknya membentuk tim dalam operasi gabungan, khusus, insidentil dan berkala untuk

Banyuasin, BP–Di akhir masa jabatan Gubernur Sumsel H Alex Noerdin, sebagian masyarakat Sumatera Selatan mulai mengalami keresahan. Pasalnya, warga khawatir program sekolah dan berobat gratis yang dipelopori Gubernur Sumsel dua periode itu akan berakhir pula.   Kekhawatiran ini muncul di kalangan masyarakat yang tinggal di daerah perairan. Misalnya saja diungkapkan tokoh masyarakat Desa Saleh Mukti

Lubuklinggau, BP–PT Medco E&P Indonesia (Medco E&P) Blok South Sumatera kembali mendapatkan penghargaan sebagai salah satu wajib pajak dengan kontribusi pajak terbesar di lingkungan kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubuk Linggau khususnya di Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Penghargaan ini merupakan bukti komitmen Medco E&P dalam memenuhi kewajiban yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang

Palembang, BP–Setelah dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan, Polda Sumsel memasukkan bos Abu Tours & Travel Muhammad Hamzah Mamba alias Abu Hamzah dalam daftar pencarian orang (DPO). Tidak hanya Abu Hamzah, surat perintah jemput paksa juga akan diterbitkan untuk Ridwan selaku mantan Kepala Abu Tours & Travel Cabang Palembang. Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara

Palembang, BP–Pencurian data nasabah pada kartu debit dengan memasang perangkat skimmer pada mesin anjungan tunai mandiri (ATM) sejauh ini di Sumatera Selatan belum terjadi. Meski begitu, Bank Indonesia meminta nasabah untuk terus waspada terhadap keberadaan orang-orang mencurigakan di ATM. Manajer Fungsi Koordinasi dan Komunikasi Kebijakan Kantor Perwakilan BI Provinsi Sumsel Sunarso mengatakan, sejauh ini belum

Palembang, BP Upaya meningkatkan ekonomi warga perkotaan, khususnya bagi yang berprofesi sebagai pedagang dan wirausaha sudah seharusnya mendaat perhatian khusus dari Pemerintah Kota Palembang. Caranya dilakukan yakni memperbaiki, mengembangkan usaha para pedagang kecil serta upaya meningkatkan penghasilan dan taraf hidup mereka. Pemerintah Kota Palembang akan datang perlu melaksanakan tugas sebagai fasilitator peningkatan derajat kehidupan warganya.

Palembang, BP Dinas Kebudayaan kota Palembang berhasil menyelamatkan sebuah keris kuno yang berkaitan dengan sejarah kota Palembang yang ditemukan warga di dalam Sungai Musi. Kini keris tersebut disimpan dan dijadikan koleksi oleh pihak Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Menurut Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang Sudirman Tegoeh didampingi Kabid Cagar Budaya dan Permuseuman, Dinas Kebudayaan Kota Palembang,

Palembang, BP Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Sumsel kembali menggelar aksi demo di halaman kantor DPRD Sumsel, Rabu (21/3) setelah sebelumnya Kamis (15/3) melakukan demo di halaman kantor DPRD Sumsel. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk aspirasi mempertanyakan sejumlah tuntutan tentang kenaikan secara diam-diam dan kelangkaan BBM, penangkapan aktivis, undang undang MD3, dan