- January 23, 2019
- Posted by: admin
- Category: Berita
Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melaporkan dua media, yakni Kompas.com dan Metro TV, ke Dewan Pers. Pelaporan itu dibuat karena BPN menganggap dua media tersebut tidak akurat dalam menyampaikan berita tentang pernyataan Prabowo saat debat Pilpres 2019 perdana.
Untuk Kompas.com, BPN mempersoalkan pemberitaan berjudul ‘CEK FAKTA: Prabowo Sebut Jawa Tengah Lebih Luas dari Malaysia’. Menanggapi laporan tersebut, Pemimpin Redaksi Kompas.com Wisnu Nugroho menyampaikan terima kasih.
“Pertama, terima kasih kepada BPN karena telah menempuh jalur Dewan Pers untuk menyampaikan keberatan atas berita di Kompas.com,” kata Wisnu Nugroho saat dimintai tanggapan detikcom, Selasa (23/1/2019).
Menurut Wisnu, pihaknya sudah melakukan koreksi sebelum BPN melapor ke Dewan Pers. Koreksi dibuat dengan memuat pernyataan Direktur Materi Debat BPN Prabowo-Sandiaga Sudirman Said.
“Kedua, kita lalu melakukan koreksi atas klarifikasi yang disampaikan BPN terkait dengan pernyataan Pak Prabowo saat debat karena pernyataan awal sebenarnya multitafsir itu, besar itu kategori luas atau kategori populasi. Kita, yang kita kejar waktu itu luas. Lalu kita cari data tentang itu,” ujar Wisnu.
“Tapi, setelah ada penjelasan dari BPN, waktu itu Sudirman Said ya, memaparkan bahwa yang dimaksud adalah besar itu populasi, kita memberitakan juga, lalu memberikan koreksi atas klarifikasi dari BPN itu,” terang Wisnu menambahkan.
Adapun koreksi yang dilakukan Kompas.com adalah dengan membuat berita baru tentang penjelasan atas pernyataan Prabowo yang menyebut ‘Provinsi Jateng lebih besar dari Malaysia’.
“(Koreksi dilakukan dengan membuat) pemberitaan berikutnya. Jadi kita ada berita di link artikel itu juga sih ada kalau mau dicek nanti,” jelasnya.
Bahkan Kompas.com kembali melakukan koreksi setelah BPN melapor ke Dewan Pers. Namun koreksi kedua tidak dilakukan dengan membuat berita baru.
“Lalu, setelah ada pelaporan Dewan Pers ini, kita cek lagi apa sih yang dimaksud dengan laporan itu. Oh, yang dimaksud soal akurasi penggunaan kata besar dan luas. Lalu kita koreksi lagi sebagai bagian dari koreksi atas keberatan pihak yang merasa dirugikan ya seperti diatur Dewan Pers,” papar Wisnu.
“(Untuk koreksi yang kedua dimuat) di pemberitaan yang lama seperti kaidah Dewan Pers. Lalu kita kasih catatan bahwa berita ini dikoreksi atas keterangan atau keberatan dari pihak yang merasa dirugikan atau dalam hal ini BPN Prabowo. Di artikel itu ada sih,” tutur Wisnu.
BPN Prabowo-Sandiaga melaporkan Kompas.com dan Metro TV karena pemberitaan yang mereka anggap tidak akurat, yakni memaknai pernyataan Prabowo ‘Provinsi Jateng lebih besar dari Malaysia’, sebagai luas wilayah. BPN menilai pemberitaan tersebut merugikan pasangan Prabowo-Sandi.
“Sehingga maksud dari isi berita tersebut tidak sesuai dengan keterangan narasumber Bapak Prabowo. Karena penyampaian dari berita yang disampaikan oleh Metro TV dan Kompas.com itu tidak di-crosscheck pada narasumber apakah yang dimaksud Pak Prabowo itu lebih besar itu bicara luas ataupun bicara APBD ataupun terkait masalah data kependudukannya,” ujar anggota BPN bidang Advokasi dan Hukum, Hanfi Fajri, di kantor Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (22/1).
“Makna dari Pak Prabowo itu di sini kan ‘lebih besar’ yang dimaksud itu adalah jumlah penduduknya, bukan luasnya,” sambungnya.
Terkait laporan tersebut, detikcom sudah meminta tanggapan pihak Metro TV,namun belum mendapat respons.
(zak/fjp)