Jakarta – Sandiaga Uno mempersilakan Bawaslu dan KPU mengecek ada-tidaknya pelanggaran kampanye dalam penyampaian visi-misi Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) nomor urut 02 yang disiarkan sejumlah stasiun televisi (TV). Namun calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02 itu juga menyindir KPU. Kenapa? “Silakan saja diproses,” kataSandiaga kepada wartawan di kawasanBulungan, Jakarta Selatan, Rabu (16/1/2019). Sandiaga menilai apa yang dilakukannya

Jakarta – Kasus korupsi PT Duta Graha Indah (DGI) disinggung Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin karena sempat menyeret nama calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02 Sandiaga Uno. Lalu, apa tanggapan Sandiaga? “Ya harus diangkat saja. Silakan,” ucap Sandiaga saat ditemui di kawasan Bulungan, Jakarta Selatan, Rabu (16/1/2019). Sandiaga tidak menutupi latar belakangnya yang pernah

Bandung – Kapolda Jawa Barat Irjen Agung Budi Maryoto mengingatkan warga Jawa Barat untuk mewaspadai informasi bohong alias hoax menjelang Pemilu 2019. Beberapa infomasi yang berpotensi tak sesuai, perlu dikroscek ulang.  Hal itu disampaikan Agung saat menghadiri deklarasi hoax elemen masyarakat Bandung di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Kota Bandung, Rabu (16/1/2019). Agung menyatakan sejauh ini ada

Jakarta – Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) menegaskan dirinya siap mengikuti debat perdana Pilpres 2019. Dia juga mengaku siap dengan tema yang akan dibahas dalam debat perdana itu. “Ya kami datang saja, datang kan sesuai dengan materi kan. Materinya hukum, HAM, terorismenya, materinya korupsi,” kata Jokowi saat ditemui setelah menghadiri peluncuran wirausaha ASN di

Makassar – Angka Rp 80 juta jadi meme tarif serangan fajar dengan logo KPU. KPU Makassar membantah itu bagian dari sosialisasi pihaknya. Iklan kampanye tersebut didapatkan detikcom, Rabu (16/1/2019). Berikut ini tulisan iklan itu: Bila ada yang memberikan uang Rp 100 ribu agar dicoblos maka tolak dengan sopan. Katakan standar sekarang adalah Rp 80 juta sekali coblos? Iklan

Jakarta – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ikut menyumbang suara dalam klip musik ‘Shalawat Perjuangan Melawan Kedzaliman dan Ketidakadilan’. Fahri mengungkapkan alasan terlibat dalam klip tersebut.  “Saya ikut mengisi suara. Hitung-hitung rekaman menjelang pensiun, ha-ha-ha…,” kata Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/1/2019). Selain itu, menurut Fahri, terlibat di klip selawat perjuangan jauh ‘lebih aman’. Apa maksudnya?

Jakarta – Pasangan Joko Widodo (Jokowi)–Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto–Hatta Rajasa pernah menjalani debat Pilpres 2014. Seperti apa fakta debat itu?  Berikut ini 8 fakta debat pada 9 Juni 2014. 1. Debat Perdana Bertema Hukum Pernyataan soal hukum disampaikan Jokowi dan Prabowo dalam debat perdana pada 2014. Debat itu bertema ‘Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan yang Bersih, dan Kepastian Hukum’. Di sesi-sesi awal,

Jakarta – Dua calon presiden dan calon wakil presiden akan menjalani debat Pilpres 2019 yang pertama besok. Kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menegaskan jagoan mereka siap lahir-batin menjalani debat capres 2019.  “Kami pastikan Pak Prabowo dan Bang Sandi siap lahir-batin jelang debat capres perdana besok. Beliau berdua tidak menyiapkan strategi atau trik khusus, namun mendapat update data-data dari Direktorat Hukum dan

Yogyakarta – Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi di DIY menginginkan agar perkara lagu ‘Jogja Istimewa’ diselesaikan dengan musyawarah. Namun Marzuki Mohamad atau Kill the DJ mengaku belum ada pihak timses Prabowo yang datang menemuinya hingga saat ini.  “Belum (ditemui timses Prabowo),” ujar Kill the DJ saat dimintai konfirmasidetikcom, Rabu (16/1/2019). Hubungan Kill the DJ dengan

Jakarta – Eks Gubernur NTB, TGH Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang (TGB), mempertanyakan pihak-pihak yang masih mengembuskan isu pada zaman Presiden Joko Widodo (Jokowi) terjadi kriminalisasi ulama, salah satunya terhadap Habib Rizieq Syihab. TGB heran isu kriminalisasi ulama tak muncul pada masa sebelum Jokowi jadi presiden, padahal Habib Rizieq malah sempat dipenjara. “Di masa sebelum Pak