PALEMBANG- Wakil Gubernur Sumsel Ir H Mawardi Yahya meminta kepada masyarakat Sumsel khususnya majelis zikir untuk dapat mendoakan pasangan H Herman Deru dan H Mawardi Yahya agar dapat memimpin Sumsel dengan adil dan amanah.Hal tersebut disampaikan Wagub  Mawardi Yahya saat pembukaan Majelis Zikir di Masjid Al Falah Kampus Jalan POM IX Palembang, Sabtu (19/1). “Melalui

Palembang, BP Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel  mengingatkan peserta Pemilu di Sumatera Selatan untuk melepaskan alat peraga kampanye (APK) yang melanggar aturan. Baik aturan UU Pemilu, peraturan daerah, maupun aturan lainnya. Ketua Bawaslu Sumsel sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Iin Irwanto mengungkapkan Bawaslu telah menginventarisasi APK-APK yang melanggar secara acak di Sumsel. Hasilnya ditemukan puluhan

Palembang, BP Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel mencetak rekor museum rekor Indonesia (Muri) dengan kategori Apel Persiapan Pemilu Terbanyak Tingkat Provinsi. Kegiatan Apel yang memecahkan rekor Muri tersebut digelar di Dinning Hall, Jakabaring Sport City (JSC), Senin (21/1) pagi. “Apel siaga tersebut diikuti 4.550 pengawas Pemilu di Sumatera Selatan, mulai dari Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan,

Palembang, BP Badan pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjaga netralitasnya dalam pemilihan umum (Pemilu). Jika terbukti tidak netral, sanksi tegas menanti. “Kami mengingatkan seluruh ASN di Provinsi Sumsel untuk menjaga netralitasnya dan tidak menampakkan keberpihakannya kepada peserta Pemilu, baik terhadap calon anggota legislatif baik DPR, DPRD atau

PALI,  BP Minat baca masyarakat Indonesia terbilang rendah bila dibandingkan negara lain. Data dari Perpustakaan Nasional tahun 2017, orang Indonesia rata-rata hanya membaca tiga atau empat kali perminggu. Sementara jumlah buku yang dibaca rata-rata lima sampai sembilan buku pertahun.Sedangkan berdasarkan studi “Most Littered Nation In the World” yang dilakukan oleh Central Connecticut State Univesity pada

Palembang, BP Debat perdana pasangan capres dan cawapres 2019 telah berlangsung, Kamis (17/1) kemarin. Debat yang digelar KPU RI, diharapkan mampu menyedot perhatian masyarakat dalam menentukan pilihan pemimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia 5 tahun kedepan. Pengamat politik Sumsel, Bagindo Togar Butar-Butar menilai debat debat awal belum maksimal sehingga belum banyak menarik perhatian, ekspektasi yang terlalu besar tidak

Palembang, BP Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat  (JKN – KIS) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan memasuki  tahun ke-6. Ada begitu banyak harapan, pujian, dan juga kritikan yang mengiringi perjalanan program yang memiliki tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tersebut. Sebagai badan hukum publik yang mendapatkan amanat melaksanakan program JKN-KIS, kinerja BPJS Kesehatan sepanjang

Oleh: Pengamat Sejarah Kota Palembang, Kms.H. Andi Syarifuddin Sebagaimana lazimnya adat istiadat tradisi yang telah berlaku di seluruh kerajaan di tanah air, bahkan dunia, sudah barang tentu memiliki serta memanfaatkan kuda dan keretanya sebagai alat transportasi tradisional tempo doeloe  yang sangat penting dan menjadi andalan. Termasuk pula di Keraton Kesultanan Palembang. Kuda merupakan binatang yang

Oleh:  Sejarawan Sumsel Dan  Dosen Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sriwijaya, Syafruddin Yusuf, OTONOMI yang diberikan pemerintah Belanda pada setiap daerah di Hindia Belanda dituangkan dalam Wethoudende Decentralisatie van het Bestuur in Nederlandsch-Indie, atau lebih dikenal dengan nama Decentralisatie Wet 1903. Palembang memperoleh status sebagai kotapraja yang memiliki otoritas lokal atau ditetapkan menjadi gemeente pada tanggal

Palembang, BP Menyongsong Pemilu 2019, Dewan Pimpinan  Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP)  Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) membekali kadernya lewat kegiatan Latihan Kepemimpinan Kader Dasar (LKKD). LKKD ini  dilaksanakan di Asrama Haji kota Palembang, Sabtu (19/1). Ketua DPW PPP Sumsel Agus Sutikno mengatakan,  dalam  AD/ART PPP , dewan pimpinan partai PPP setiap tingkatan wajib melakukan