Jakarta – Berkembangnya kasus Freeport yang kini menyeret-nyeret nama Wakil Presiden Jusuf Kalla karena terungkapnya pertemuan antara Aksa Mahmud dan Erwin Aksa yang tidak lain adalah ipar dan keponakan Jusuf Kalla dengan pemilik Freeport McMoran, James Moffet atau Jim Bob ditengah isu perpanjangan kontrak Freeport menimbulkan kegaduhan yang bisa menyebabkan konflik. Untuk itu Polri menurut

Jakarta – Ketua Umum PPP versi muktamar Surabaya,M. Romahurmuziy yakin bahwa PKS tidak akan masuk dalam kabinet seperti juga pernyataan yang dikeluarkan oleh Presiden PKS, Sohibul Iman.Dirinya juga yakin Menteri Agama yang juga kader PPP, Lukman Hakim Saefuddin akan diganti oleh kader PKS. ”Kami belum pernah mendengar adanya rencana pergantian (red:menteri agama).Kami tidak yakin jika

Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Muhammad Kurtubi mengharapakan Presiden Jokowi untuk tidak menggusur menteri-menteri dari partai yang sejak awal mengusungnya dalam pilpres.Apalagi menurutnya kalau itu dilakukan untuk mengakomodir partai-partai baru yang akan bergabung dalam koalisi pemerintahan. “Saya menyambut gembira kalau ada penyegaran di dalam kabinet dan meski saya memahami bahwa urusan pergantian anggota

Jakarta – Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah berharap bahwa seluruh partai politik memiliki komitmen untuk mendukung investigasi kasus freeport melalui pansus angket Freeport. Hal ini menurutnya agar kasus ini menjadi terang benderang bagi rakyat indonesia secara umum dan khususnya masyarakat Papua. “Harapan ini tentunya sejalan dengan harapan masyarakat.Sekarang terbuka didepan mata kita adanya satu kejadian

PALI, BP Setelah melalui beberapa kali sidang Paripurna dan berbagai macam saran dan kritikan dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Akhirnya RAPBD Kabupaten PALI tahun 2016 seberar 805 Milyar telah disetujui oleh DPRD menjadi APBD PALI tahun anggaran 2016 dalam sidang Paripurna lanjutan dengan agenda penyampaian laporan hasil

Jakarta – Ketua Komisi 1 DPR Mahfudz Siddiq menilai pemberian bebas visa bagi Israel ke Indonesia telah menodai prinsip UUD 1945. ” Ini merupakan pelanggaran serius,” tegas Mahfudz di Jakarta,  Rabu 22 Desember 2015. “Kebijakan Jokowi jauh dari Trisakti, Nawacita dan segala macam yang diajarkan Bung Karno,”tandasnya. Selain itu Komisi 1 DPR RI juga pernah